WAHANAINFO.COM || PANDAN – Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, menegaskan pentingnya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah.
Hal ini disampaikan dalam acara Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Februari 2026, di Ruang Rapat Cendrawasih, Tapanuli Tengah. Acara ini juga diikuti secara daring oleh berbagai pihak terkait.
Entry Meeting BPK ini menjadi langkah awal dalam rangka pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, dimulai sejak 18 Februari hingga 17 Maret 2026. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemkab Tapanuli Tengah.
Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan keuangan oleh BPK RI bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh OPD akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Efendi mengingatkan seluruh OPD, untuk lebih serius dan teliti dalam menyusun laporan keuangan mereka. Ia menekankan bahwa keakuratan dan keterbukaan dalam laporan keuangan sangat penting, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Seperti yang sudah kita dengar bersama tadi, tim BPK telah memaparkan secara rinci mekanisme dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kami mengingatkan seluruh OPD untuk mengikuti prosedur tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan agar seluruh OPD benar-benar mengelola anggaran dengan hati-hati. Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana yang dapat merusak reputasi dan citra pemerintah daerah.
“Laporan yang baik bukan hanya membantu tim pemeriksa dalam melakukan tugasnya, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” lanjutnya.
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, juga memberikan penjelasan terkait tujuan dari audit yang dilaksanakan oleh BPK RI.
Ia menjelaskan, pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal.
“Audit ini bukan sekadar formalitas. Kami berharap melalui audit ini, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel dan transparan. Temuan-temuan yang ada nantinya diharapkan dapat berkurang atau bahkan hilang, jika semuanya dikelola dengan baik,” jelas Paula Henry.
Paula menambahkan, hasil audit ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dan mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran, yang dapat berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya untuk memajukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai langkah perbaikan dan penyempurnaan sistem keuangan sudah dilakukan, meski tantangan dalam pengelolaan anggaran masih ada. Salah satunya adalah bagaimana memastikan, bahwa anggaran daerah digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan seluruh OPD di Tapanuli Tengah dapat lebih memahami pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kerjasama dengan tim pemeriksa untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat dan transparan.
Hadir dalam Acara Ini, selain Wakil Bupati Tapanuli Tengah, turut hadir dalam acara ini para pejabat daerah, termasuk staf ahli, asisten dan kepala dinas terkait, seperti Inspektur Tapanuli Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Plt Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah. Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga hadir untuk memandu proses pemeriksaan keuangan yang akan berlangsung hingga pertengahan Maret 2026.
Pemeriksaan ini diyakini akan memberikan dampak positif dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pemerintah daerah, untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun dan mengelola anggaran negara.
Wakil Bupati Mahmud Efendi mengharapkan, agar pemerintah daerah dan seluruh OPD di Tapanuli Tengah dapat menjaga integritas dan terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. (Sorakhmat)
