Medan – DPD Repdem Sumatera Utara, sayap partai PDI Perjuangan yang fokus pada demokrasi dan kebijakan rakyat, mempertanyakan sikap netralitas Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Ahmad Fatoni, yang dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas dalam birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Repdem Sumatera Utara, Pj. Gubernur Fatoni dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang ada dan justru melakukan sejumlah tindakan yang dianggap menunjukkan keberpihakan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung pada pilkada serentak 2024 . Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah dengan membawa Bobby Nasution, tokoh yang disebut-sebut sebagai calon Gubernur Sumut , dalam berbagai kegiatan resmi Pj. Gubernur di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
“Tindakan ini jelas melanggar asas netralitas dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawab seorang Pj. Gubernur. Seharusnya, setiap langkah Pj. Gubernur berpedoman pada aturan dan menjaga stabilitas netralitas dalam birokrasi, bukan justru memperlihatkan dukungan terhadap salah satu kandidat secara terang-terangan,” ujar Martua Siadari Ketua DPD Repdem Sumatera Utara.
Repdem Sumatera Utara juga menyoroti dugaan biaya perjalanan dinas yang kabarnya mencapai Rp200 miliar. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran negara dan fasilitasnya yang diduga untuk kegiatan yang bermuatan kampanye terselubung. Hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran, terlebih lagi jika terbukti bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung salah satu kandidat dalam pilkada.
“Repdem Sumatera Utara mengingatkan agar Pj. Gubernur tidak mencederai demokrasi yang akan berlangsung di Sumatera Utara, serta menghindari penggunaan APBD Sumut yang merupakan uang rakyat demi kepentingan kampanye. Penjabat Gubernur Sumut harus bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan maupun anggaran demi kepentingan politik tertentu,” tambah Martua.
Sebagai tambahan, Repdem juga menyoroti track record Pj. Gubernur Fatoni yang dinilai kurang baik selama bertugas di Sumatera Selatan. Ia bahkan disebut pernah menuai protes dari masyarakat setempat karena lalai terhadap tanggungjawab . Repdem berharap agar Sumatera Utara tidak mengalami hal yang sama dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi.
Martua Siadari menegaskan bahwa Repdem Sumatera Utara akan mengawasi setiap langkah dan kebijakan Pj. Gubernur Ahmad Fatoni dalam menyikapi kontestasi demokrasi di Sumatera Utara, demi menjamin netralitas dan kepastian hukum dalam pesta demokrasi 2024. (rel)
