SIMALUNGUN – Polres Simalungun menggelar Fokus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah elemen masyarakat dalam rangka pengamanan kebijakan pemerintah terkait adanya rencana penyesuaian dan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi.
Kegiatan itu dipimpin Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung didampingi Kadis Sosial Pemkab Simalungun Sakban Saragih dan Kepala Kesbangpol Linmas Aripin Nainggolan, yang berlangsung di gedung Aula Andar Siahaan Polres Simalungun, Kamis (01/09/2022) Sekira pukul 09:00 WIB.
Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung dalam pemaparannya mengatakan bahwa kegiatan FGD tersebut bertujuan menyamakan pemahaman serta opini pemerintah, polisi dan masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait adanya penyesuaian dan rencana harga BBM bersubsidi di Wilayah Kabupaten Simalungun.
Ronald menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa subsidi BBM selama ini ditemukan tidak tepat sasaran, karena mayoritas atau sebanyak 80 persen yang menggunakan subsidi BBM berasal dari keluarga mampu. Hanya 20 persen masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah merencanakan akan mengambil kebijakan dengan cara melakukan penyesuaian tarif BBM. Penyesuaian dengan cara mengurangi anggaran subsidi dan di realokasikan ke dalam bentuk bantuan.
Pemerintah berencana akan menyiapkan program Bantalan Sosial dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga BBM.
Dia berharap, elemen masyarakat di Kabupaten Simalungun dapat memahami rencana pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM, yang berdampak terhadap biaya transportasi dan logistik sehingga dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam situasi tersebut.
Dengan adanya wacana kebijakan ini, lanjuy Kapolres, dimungkinkan akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbun BBM dengan cara modifikasi tanki kendaraan sehingga dapat mengisi BBM lebih banyak dan ada juga yang membeli menggunakan jerigen dengan jumlah yang tidak normal.
“Semua hal ini dapat mengakibatkan kepanikan atau Panic Buying. Untuk itulah kita buat ruang diskusi ini agar kita bersama dapat memahami, karena kebijakan ini menyangkut kepentingan masyarakat puas,” jelas Kapolres.
Ronald juga menegaskan kepada semua pihak akan memberikan tindakan tegas apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap pendistribusian dan pengeceran BBM bersubsidi.
Menurut analisis Kepala Dinas Sosial Pemkab Simalungun, Sakban Saragih mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan kompensasi berupa bantuan atas dampak kenaikan harga minyak subsidi.
“Jumlah penerima kompensasi atau bantuan kepada masyarakat terdampak nantinya diperkirakan mencapai 20,65 juta orang se-Indonesia. Sedangkan di Simalungun jumlahnya dua kali lipat dari jumlah penerima PKH. Kemungkinan 54 ribu orang di Simalungun,” imbuhnya.
Tampak hadir pada kegiatan tersebut Perwakilan Bupati Simalungun Kesbangpol Linmas Arifin Nainggolan, Kadis Sosial Simalungun Sakban Saragih, perwakilan Kadisnaker Benny Saragih, Plh Kabag Ops Kompol Gering Damanaik SH, Plh Kabag Ren AKP Resbon Gultom SH, Kabid Penanganan Konflik Simalungun Melvi T Situmorang, Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rachmat Aribowo, Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono SH, Kasat Binmas Polres Simalungun AKP Hengky B. Siahaan SH, Kasat Intelkam Polres Simalungun IPTU Teguh Raya Putra Sianturi, para Kapolsek, Babinsa Koramil 4/Raya Sertu Darlyon Purba, tokoh Agama Islam Abdul Ghofur Sinaga, tokoh masyarakat April N Saragih, tokoh pemuda Gullit L. Saragih, Media Laskar Rakyat Ijon Maratua Saragih, Koperasi Bexak Laita Jaserman Saragih, Perwakilan SPBU Panei Tonga Liendo Diva, SPBU Tiga Balata Berliansyah Lubis, SPBU Raya Antoni Sagala, Perwakilan SPBU Raya Sahat Purba, perwakilan mahasiswa USI dan perwakilan dari organisasi Himapsi. (joe/jos)
