WAHANAINFO.COM, SIMALUNGUN -Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga memberikan intruksi kepada seluruh pengawas, penilik, koordinator wilayah (Korwil), dan kepala sekolah (Kepsek) agar segera berinovasi memperbaiki pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Hal itu disampaikan Bupati Simalungun, pada rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Gedung MUI Simalungun, Jln Sangnawaluh Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumut, (15/8/2022).
“Saya melihat kualitas pendidikan di Simalungun hari ini sangat miris. Untuk itu bapak ibu Pengawas, Penilik, Koordinator wilayah dan Kepala Sekolah merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan kita,”kata Bupati.
Disampaikan Bupati, dengan kehadiran pengawas, penilik koordinator wilayah dan kepala sekolah dalam.rapat tersebut merupakan bukti bahwa siap dalam menjalankan tugas.
“Saya akan beri sangsi tegas bagi bapak ibu yang tidak hadir, yang menganggap ini tidak penting. Ini tugas kita semua, bagaimana agar pendidikan di Simalungun meningkat kualitasnya,”tandas Bupati.
“Saya tidak perlu lagi marah marah kepada bapak ibu karena tidak akan ada manfaatnya , Namun yang akan saya sampaikan adalah reward kita akan membangun sistem, untuk melihat kinerja bapak ibu, kita akan lakukan penundaan pembayarannya gaji jika bapak ibu tidak melakukan target pekerjaannya,”sebut Bupati menambahkan.
Selanjutnya Bupati meminta harus ada target dan progres dalam melaksanakan pekerjaan, membangun setiap komunikasi dengan Setiap sekolah Guru dan orang tua peserta didik.
Bicara soal dana Bos, Bupati menyampaikan, Pengawas, Penilik, Koordinator wilayah dan Kepala Sekolah yang lebih paham. “Tapi saya minta mutu peningkatan pendidikan dan kualitas kinerja bapak ibu sekalian,”ucap Bupati.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Zocson Midian Silalahi melaporkan, rapat koordinasi jajaran Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terkait angaran yang sudah di laksankan atau yang belum di laksanakan
“Ada 706 SD (Sekolah Dasar) sudah menerima dana Bos, dan masih ada beberapa sekolah SD yang belum mendapatkan dana Bos di karenakan tidak singkronnya data di Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan),”jelas Zocson.
