Wahanainfo | Jakarta, Koalisi Aktivis Muda Indonesia dengan tegas menolak lupa sejarah dan menolak pembungkaman nurani publik atas tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi. Kamis 18 Desember 2025
Bangsa ini masih sangat ingat bagaimana pada tahun 2015, saat Indonesia dilanda bencana kabut asap, Prabowo Subianto tampil lantang, keras, dan penuh desakan agar status bencana nasional dinaikkan. Kala itu, Prabowo berdiri di panggung kritik, mengklaim diri sebagai suara rakyat dan pembela korban.
Namun hari ini, ironi besar terjadi.
Saat Prabowo telah menjadi Presiden Republik Indonesia, Sumatra dilanda banjir bandang. Ratusan korban jiwa berjatuhan. Rumah-rumah hancur. Infrastruktur porak-poranda. Rakyat kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan masa depan. Tetapi Prabowo yang dulu lantang kini justru diam dan membisu.
Di mana suara keras itu sekarang?
Di mana tuntutan status bencana nasional yang dulu digembar-gemborkan?
Di mana keberanian moral yang dulu dijual ke publik?
Sikap diam Presiden di tengah tragedi kemanusiaan sebesar ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat. Negara seolah hadir setengah hati, sementara nyawa manusia terus melayang dan luka sosial semakin menganga.
Kami menilai secara tegas:
1. Telah terjadi standar ganda kepemimpinan—keras saat berada di luar kekuasaan, lunak dan abai saat kekuasaan berada di tangan.
2. Rakyat Sumatra diperlakukan tidak adil, seolah nyawa mereka tidak cukup penting untuk mendapat respons maksimal negara.
3. Diamnya Presiden di tengah krisis adalah kegagalan moral dan politik yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
Kami menegaskan:
Rakyat tidak membutuhkan Presiden yang hanya lantang di masa lalu, tetapi membisu saat berkuasa.
Jika kabut asap dulu dianggap layak menyandang status bencana nasional, maka banjir bandang dengan ratusan korban jiwa hari ini jauh lebih layak mendapatkan respons tertinggi negara.
Sejarah mencatat. Rakyat mengingat.
Menolak lupa adalah perlawanan terhadap kemunafikan kekuasaan.
Koalisi Aktivis Muda Indonesia akan terus bersuara dan tidak akan berhenti menekan negara untuk bertanggung jawab penuh atas keselamatan rakyatnya.
Koordinator Nasional,
Novan Ermawan
