Wahanainfo | Jakarta – Gelombang mutasi dan rotasi yang terus berlangsung di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukan sekadar pergeseran jabatan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya strategis institusional untuk menata ulang kultur kerja dan memperkuat fondasi profesionalisme di tubuh Polri secara menyeluruh.
Dalam beberapa bulan terakhir, Polri telah merotasi puluhan perwira tinggi dan menengah di berbagai lini, termasuk di tingkat Kapolda, Kapolres, serta posisi-posisi strategis di Mabes Polri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Polri sedang berlangsung dengan pendekatan sistemik, bukan seremonial.
“Mutasi bukan sekadar memindahkan posisi atau mengganti nama dalam struktur. Ia harus menjadi instrumen pembaruan nilai, moral, dan cara kerja. Polri dituntut untuk menanggalkan budaya lama yang tidak lagi relevan, dan membangun kultur baru yang berorientasi pada profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang humanis,” ujar Ridho Alamsyah.
Di era demokrasi yang semakin matang dan masyarakat yang kian kritis, profesionalitas aparat kepolisian bukanlah sekadar kebutuhan internal, melainkan tuntutan publik yang tidak bisa ditawar. Mutasi harus dilihat sebagai langkah serius Polri dalam menjawab ekspektasi zaman, memperbaiki citra, serta menegakkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
“Reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan secara administratif. Ia harus menyentuh aspek-aspek kultural dan mentalitas aparat, dari pucuk pimpinan hingga jajaran paling bawah,” tambah Ridho.
Ridho menekankan bahwa mutasi yang dilakukan saat ini harus diikuti oleh:
*Evaluasi kinerja yang berbasis meritokrasi,
*Kebijakan pembinaan yang adil dan berkelanjutan,
*Pendidikan etika dan integritas secara sistematis,
*Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
“Ini bukan hanya tentang siapa yang dipindah ke mana, tapi soal kemana arah Polri sebagai institusi negara yang seharusnya melindungi dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ujar Ridho.
Momentum mutasi kali ini menjadi penanda bahwa Polri tengah berbenah. Namun keberhasilan transformasi ini hanya akan nyata bila disertai komitmen penuh dari seluruh elemen di dalamnya, bukan sekadar kebijakan dari atas ke bawah.
“Mutasi harus menjadi titik tolak perbaikan internal yang berkelanjutan. Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel adalah prasyarat utama untuk terwujudnya keadilan sosial dan kepercayaan publik yang kokoh,” pungkasnya.
Oleh : Ridho Alamsyah., M.H (Pengamat Kebijakan Publik)
