Wahanainfo | Jakarta,Tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan peristiwa yang tidak hanya mencerminkan brutalitas kejahatan, tetapi juga menandai eskalasi ancaman terhadap ruang demokrasi di Indonesia. Serangan ini terjadi dalam konteks meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan, khususnya terkait pembahasan RUU TNI, kritik terhadap gejala remiliterisme, serta upaya pengujian konstitusional melalui mekanisme judicial review.
Dalam perspektif ilmu politik dan komunikasi politik, kekerasan terhadap aktivis tidak dapat dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa. Ia merupakan bentuk political violence yang memiliki dimensi struktural, yakni upaya sistematis untuk membungkam suara kritis yang berpotensi mengganggu kepentingan kekuasaan atau kelompok dominan. Literatur demokrasi kontemporer menyebut fenomena ini sebagai bagian dari democratic backsliding, di mana negara atau aktor-aktor berkepentingan secara perlahan melemahkan institusi demokrasi melalui intimidasi, represi, dan delegitimasi aktor masyarakat sipil.
Sejumlah laporan dari lembaga nasional maupun internasional menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap pembela HAM di Indonesia masih tinggi. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kasus intimidasi, ancaman, hingga kekerasan fisik terhadap aktivis terus berulang, baik dalam bentuk serangan langsung maupun digital. Sementara itu, laporan tahunan Amnesty International dan Human Rights Watch juga menyoroti lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM serta tingginya tingkat impunitas, yakni kegagalan dalam mengadili pelaku secara transparan dan akuntabel.
Kasus yang menimpa Andrie Yunus memperlihatkan pola yang tidak terpisahkan dari dinamika tersebut. Serangan dilakukan pasca aktivitas publik yang bersifat kritis termasuk keterlibatan dalam diskursus publik melalui podcast yang membahas isu remiliterisme dan kontrol sipil terhadap militer. Dalam kajian teori agenda-setting dan framing media, aktivisme semacam ini memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi arah kebijakan. Oleh karena itu, serangan terhadap individu yang berperan dalam produksi wacana publik dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan sirkulasi ide kritis di ruang publik.
Lebih jauh, dari sudut pandang kriminologi politik, penggunaan air keras sebagai alat serangan mengindikasikan adanya unsur perencanaan (premeditated crime). Karakteristik serangan semacam ini cenderung bertujuan tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menciptakan efek psikologis yang luas baik terhadap korban maupun komunitasnya. Dengan kata lain, kekerasan ini memiliki dimensi teror sosial, yakni menanamkan rasa takut agar aktor lain enggan melakukan kritik serupa.
Implikasi dari peristiwa ini juga sangat serius dalam kerangka hubungan sipil-militer (civil-military relations). Demokrasi modern mensyaratkan adanya supremasi sipil, di mana militer berada di bawah kontrol otoritas sipil yang demokratis. Namun, meningkatnya kekhawatiran publik terhadap isu remiliterisme yakni perluasan peran militer ke ranah sipil menjadi semakin relevan ketika terjadi intimidasi terhadap aktor yang mengkritisi fenomena tersebut. Hal ini berpotensi menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya jika penegakan hukum tidak berjalan secara transparan.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep shrinking civic space, yaitu menyempitnya ruang kebebasan sipil yang ditandai dengan meningkatnya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Ketika aktivis menjadi target kekerasan, maka yang terancam bukan hanya individu, melainkan seluruh ekosistem demokrasi yang bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Berdasarkan konstruksi analisis tersebut, tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk nyata dari:
1. Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi;
2. Intimidasi sistematis terhadap gerakan masyarakat sipil;
3. Indikator melemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM;
4. Ancaman terhadap prinsip supremasi sipil dalam demokrasi.
Atas dasar itu, disampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai bentuk kekerasan politik yang mencederai demokrasi.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, independen, dan berbasis bukti, serta membuka akses informasi kepada publik guna mencegah spekulasi dan ketidakpercayaan.
3. Menuntut negara untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM, termasuk melalui kebijakan yang komprehensif dan implementatif.
4. Mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kekerasan semacam ini hanya akan memperdalam krisis demokrasi dan memperkuat budaya impunitas.
Peristiwa ini harus menjadi momentum reflektif bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur elektoral, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin keamanan, kebebasan, dan martabat warga negaranya. Ketika aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai konstitusi justru menjadi korban kekerasan, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah arah masa depan demokrasi Indonesia itu sendiri.
Ratu Nisya Yulianti. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Politik Aktivis Rumah Perempuan dan Anak Banten
