Wahanainfo | Pematangsiantar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, yang dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan progresif sejak pertama kali menjabat. Sabtu 19 Juli 2025
Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Robert Pardosi, menilai bahwa selama hampir lima bulan masa kepemimpinan Wesly, tidak ada satu pun terobosan berarti yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Sejak dilantik, kami belum melihat arah pembangunan yang jelas. Tidak ada program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Ini mencerminkan absennya ide besar untuk membawa kota ini ke arah kemajuan,” ungkap Robert.
Lebih lanjut, HMI menyoroti tata kelola pemerintahan yang dinilai amburadul dan tidak terorganisir dengan baik. Robert menyebutkan bahwa alih-alih fokus pada pembangunan dan pembenahan kota, Wesly justru terlihat sibuk mengurus urusan-urusan personal dan seremonial yang tidak relevan dengan tanggung jawab strategis seorang kepala daerah.
“Seorang walikota harusnya hadir sebagai motor penggerak pembangunan, bukan sekadar simbol kekuasaan. Namun hari ini kita melihat sosok pemimpin yang belum siap, gagap dalam pengambilan keputusan, dan minim inisiatif,” tegas Robert.
Kondisi kota yang semakin semrawut juga menjadi sorotan tajam. Penataan ruang kota yang tidak tertata, trotoar yang berubah fungsi menjadi lapak pedagang, hingga jalanan yang tak terurus menjadi cerminan buruknya perhatian pemerintah kota terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti aksesibilitas dan kenyamanan ruang publik.
“Trotoar seharusnya untuk pejalan kaki, bukan untuk pasar liar. Tapi di bawah kepemimpinan Wesly, hal-hal seperti ini justru dibiarkan. Ini bukan semata soal ketertiban, tapi soal keberpihakan terhadap masyarakat luas yang butuh kota yang tertata dan layak huni,” tambah Robert.
HMI juga menyoroti isu serius yang tengah berkembang di tengah masyarakat, yakni dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Bagi HMI, hal ini merupakan bentuk kemunduran moral dan integritas dalam birokrasi yang sangat memprihatinkan.
“Kabar tentang praktik jual beli jabatan tidak bisa dianggap remeh. Jika benar, ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Seorang pemimpin seharusnya menjadikan kredibilitas dan kapabilitas sebagai tolak ukur dalam menempatkan seseorang di jabatan strategis, bukan berdasarkan kedekatan atau transaksi,” tegas Robert.
Sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia, HMI berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. “Kami tidak akan tinggal diam. HMI akan terus berada di barisan terdepan untuk memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit atau kelompok tertentu,” pungkas Robert Pardosi.
HMI mendesak Wesly Silalahi untuk segera membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin, bukan hanya dalam bentuk pidato atau pencitraan, tetapi lewat langkah konkret, gagasan inovatif, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, kota Pematangsiantar membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan hanya terlihat bekerja.
Lap. Red
