https/Wahanainfo.com, Kabupaten _Bekasi , – Isu panas adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banjarsari , Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, kini menjadi perbincangan hangat di tengah_tengah masyarakat. Namun, isu tersebut langsung dibantah tegas oleh pihak Pemerintah Desa dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setempat.
Dugaan pemotongan dana bantuan ini gencar beredar di kalangan warga. Menyikapi hal tersebut, awak media segera melakukan konfirmasi ke Kantor Desa Banjarsari pada Rabu siang (03/12/2025).
_Pemdes dan PSM Bantah Tudingan tersebut !!,
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kantor Desa, seorang perwakilan Pemerintah Desa, inisial A, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berinisial W, secara kompak membantah keras tudingan adanya pemotongan dana BLT.
“Kami tegaskan, isu pemotongan BLT itu tidak benar dan merupakan dugaan yang tidak memiliki dasar,” ujar inisial A, mewakili Pemerintah Desa, dengan nada tegas.
Senada dengan A, inisial W dari PSM juga memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berlangsung transparan dan tanpa potongan. “Tugas kami mendampingi dan memastikan bantuan sampai utuh. Tidak ada satu rupiah pun yang kami potong,” jelas W.
_Penyaluran Transparan via Kantor Pos_
Klarifikasi ini diperkuat dengan fakta mekanisme penyaluran BLT di Desa Banjar Sari
• Total KPM yang seharusnya menerima bantuan mencapai 733 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Setelah diverifikasi, sebanyak 665 KPM dinyatakan valid dan berhak menerima dengan bukti ber-Barcode.
• Proses penyaluran dilakukan secara langsung oleh pihak Kantor Pos, dengan didampingi oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Sukatani.
Hal ini menunjukkan bahwa jalur penyaluran sudah dilakukan melalui lembaga resmi (Kantor Pos) yang didampingi oleh pihak eksternal (PKH), yang secara prosedural meminimalkan potensi intervensi atau pemotongan oleh oknum di tingkat Desa.
Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik menjadi kunci dalam kasus ini. Pihak Desa menyatakan akan terus membuka diri dan siap memberikan data serta informasi terkait penyaluran BLT demi menjaga kepercayaan publik dan membuktikan proses yang berimbang.
(Pewarta ;Suganda)
