Wahanainfo | Pematang Siantar – Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Mahasiswa dan Pemuda Siantar-Simalungun terhadap kinerja Dr.Susanti Dewayani, Sp.A sebagai Walikota Pematangsiantar yang dianggap gagal dalam kepemimpinannya, Senin (27 Maret 2023).
Unjuk rasa dilakukan ke kantor Kejari Siantar, Polres, DPRD dan Pemko Siantar yang membawa poster yang bertuliskan “Rapor Merah Walikota Siantar”.
Tidak adanya Sinergitas antar eksekutif dan legislatif membuat kota Siantar kian carut-marut, dimana Walikota Pematangsiantar, Dr.Susanti dalam masa kepemimpinannya dianggap gagal dan cenderung banyak masalah sehingga mengabaikan masyarakat Pematangsiantar.
“Sejak dilantik memimpin Kota Pematangsiantar, Dr.Susanti tidak berhasil menyelesaikan polemik dugaan korupsi eks Plh Dirut PD PHJ, Pengangkatan dan Perpanjangan Sewenang-wenang Dirut PDAM, janji manis soal solusi kenaikan luar biasa NJOP, Program LISA yang tidak terealisasi, penurunan angka Stunting yang tidak terlaksana hingga carut-marut mutasi pejabat dilingkungan Pemko Siantar dan buruknya komunikasi politik dengan lembaga terkait manjadi bukti betapa lemahnya Kepemimpinan Kota Pematangsiantar”. Ucap Koordinator unjuk rasa saat membacakan statementnya.
Saat di kantor Kejari Siantar para unjuk rasa di terima Kasi Intel Rendra Yoki Pardede karena Kejari sedang melaksanakan tugas di Medan.
Rendra Yoki Pardede menjelaskan bahwa Mereka sudah menerima Laporan Tentang Dugaan Pidana Pemalsuan Dokumen Negara oleh Walikota dan kawan-kawan. Untuk itu, Pihaknya akan Menelaah dan mempelajari pengaduan tersebut.
Mahasiswa dan Pemuda meminta agar dilibatkan dalam memberi masukan dan evaluasi kepemimpinan Walikota Pematangsiantar.
Menurut Pengunjukrasa, carut-marut Kota Siantar juga karena Absennya peran DPRD dan APH untuk memberika Check and Balances dalam mengawasi Pemerintahan.
“Hampir tidak dapat ditemui kinerja polulis 30 anggota DPRD selain kerja-kerja formal dan kehadiran mereka mengomentari isu-isu strategis di kota ini sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa anggota DPRD, Kapolres dan Kejari juga gagal fungsi.” Terang Remdra.
Melalui aksi tersebut, disampaikan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar agar ikut mengevaluasi dan berpartisipasi untuk memberikan perbaikan-perbaikan serta meminta pertanggungjawaban Dr.Susanti yang telah menjabat selama setahun.
Massa meminta kepada Walikota dan anggota DPRD agar berefleksi diri sebagai pejabat dengan apa yang telah dilakukan selama menikmati uang rakyat. (Dedy Pohan)
