Amarah Warga Meledak Tolak Keputusan Bupati Tapteng Nonaktifkan Kepala Desa Ujung Batu

WAHANAINFO.COM || BARUS, TAPANULI TENGAH – Kemarahan rakyat akhirnya meledak. Ratusan warga Kecamatan Barus turun ke jalan secara massal menolak keras kedatangan Bupati Tapanuli Tengah, disimpang empat, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumateta Utara, Sabtu (3/1/2025).

Aksi ini dipicu keputusan kontroversial Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, yang dinilai zalim terkait penonaktifan Kepala Desa Ujung Batu, sosok yang selama bencana justru paling nyata hadir bersama rakyat.

Warga menilai keputusan Bupati Tapteng telah melukai terhadap nurani dan rasa keadilan masyarakat Barus. Di saat banjir melanda, rumah terendam dan warga berjuang menyelamatkan keluarga, Bupati dan Camat nyaris tidak terlihat. Namun ironisnya, kepala desa yang turun langsung membantu rakyat justru dicopot dari jabatannya.

“Ini logika terbalik! Kepala desa kami selalu bersama kami siang malam saat banjir. Camat dan Bupati tidak pernah hadir. Tapi yang dipecat justru kepala desa kami!” teriak warga serentak dengan emosi meledak-ledak.

Aksi penolakan berlangsung panas. Massa membentangkan spanduk kecaman bertuliskan, “KAMI MASYARAKAT DESA UJUNG BATU MENOLAK PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KAMI”, bahkan secara terbuka menolak kedatangan orang nomor satu di Tapteng itu diwilayah Kota Barus.

Kekecewaan warga tak terbendung hingga akhirnya mereka melontarkan jeritan putus asa kepada Presiden Republik Indonesia.

“Pak Presiden, tolong kembalikan Kepala desa kami. Kepala Desa kami yang terbaik dan sangat menyayangi kami,” teriak Hadiba Situmeang, salah seorang warga Desa Ujung Batu.

“Bencana telah menghancurkan segalanya, rumah hancur, sawah dan ladang tergenang dan ternak hanyut diterjang banjir,” sambung Hadiba.

Warga menyebut penanganan bencana di Kecamatan Barus lambat, tidak terkoordinasi dan seolah diabaikan. Pemerintah daerah dinilai gagal total menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyat, namun justru sibuk mengambil keputusan politik yang melukai masyarakat.

“Bupati Tapteng tidak usah lagi datang ke Barus, kami menolaknya. Tidak ada gunanya lagi, dimana selama ini,” ujar Ramlan Manullang warga lainnya.

Penonaktifan Kepala Desa Ujung Batu dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap pemimpin desa, yang berpihak pada rakyat, sekaligus bukti bahwa pemerintah daerah lebih nyaman bekerja dari balik meja ketimbang turun ke lapangan.

Hingga aksi berlangsung, Bupati Tapteng dan Camat Barus bungkam, tanpa penjelasan terbuka kepada publik. Sikap diam ini justru semakin memperkuat kemarahan warga dan menambah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.

Aksi ribuan warga Barus ini menjadi peringatan keras: rakyat tidak lagi mau dipimpin oleh pejabat yang hanya muncul saat seremonial, tapi menghilang saat bencana, lalu berani menghukum mereka yang benar-benar bekerja. (Sorakhmat)