WAHANAINFO.COM – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga membantah isu serapan anggaran tahun 2022 yang masih di angka 20 persen.
“Ah, informasi dari mana lagi ini? Ini asal-asal sebut ini,” bantah RHS, saat diwawancarai Wahanainfo.com, seusai menggelar rapat paripurna di DPRD Simalungun, Jumat 12 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB.
RHS mengatakan, secara umum, serapan anggaran Pemkab Simalungun saat ini berada di angka 31 persen (per 12 Agustus 2022).
Sayangnya, saat hendak ditanyakan apa yang menjadi kendala minimnya serapan anggaran tersebut, Bupati Simalungun langsung beranjak menuju mobil pribadinya meninggalkan wartawan.
“Didoakalah ya!” ujar Bupati, sembari naik ke dalam mobilnya.
Anggota DPRD Simalungun, Bernard Damanik, menilai bahwa serapan anggaran 31 persen tersebut masih sangat rendah, karena saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Agustus.
Namun dia mengaku mengetahui apa yang menjadi kendala Pemkab Simalungun dalam mendongkrak serapan anggaran.
“Banyaknya adiministrasi yang harus disiapkan, membuat proses pencairan anggaran terkendala,” ujar Bernard.
Sesuai ketentuan saat ini, supaya anggaran dapat dicairkan, harus melalui beberapa tahapan yang berhubungan dengan administrasi dan kemudian upload data melalui aplikasi SIPD.
SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Terlalu banyak adiministrasi yang harus disiapkan, dan sulitnya jajaran Pemkab Simalungun melakukan upload data melalui aplikasi,” kata Bernard.
Dengan pencapaian 31 persen per bulan Agustus, Bernard pesimis Pemkab Simalungun mampu mencapai angka 100 persen sampai bulan Desember mendatang.
Dengan demikian, agar serapan anggaran dapat segera ditingkatkan, Bernard meminta Bupati Simalungun dan Sekretaris Daerah memberikan pelatihan khusus kepada jajaran yang bertugas membidangi administrasi keuangan.
“Karena tidak terlepas juga kendalanya masalah SDM petugas di masing-masing OPD. Jadi bendahara dan yang lainnya penting diberikan pelatihan. Masalah ini sangat penting untuk segera dituntaskan,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem itu. (Jos)
