WAHANAINFO.COM – Sejumlah masyarakat bersama Pangulu Nagori Janggir Leto, Kecamatan Panei, Simalungun datang menemui Komisi II DPRD Simalungun, pada Jumat 29 Juli 2022. Mereka meminta perbaikan jembatan di Dusun Tomuan Pane, Nagori Janggir Leto, Kecamatan Panei, segera dituntaskan.
Kehadiran masyarakat dan Pangulu diterima oleh Ketua Komisi II Binton Tindaon, didampingi sejumlah anggota DPRD Simalungun dari daerah pemilihan VI yakni Bernard Damanik, Lisnawati Sirait, Agus Sinaga, dan Ketua Komisi III Andre Sinaga.
Di hadapan para anggota DPRD itu, Pangulu Nagori Janggir Leto Ferdy Simanjuntak menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 terjadi banjir di lokasi Dusun Tomuan Pane. Banjir tersebut menyebabkan jembatan ambruk. Saat itu, Bupati Simalungun JR Saragih langsung turun ke lokasi, melakukan peninjauan dan kemudian dilakukan perbaikan oleh rekanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Sudah sempat dibangun, tapi tak tau kenapa, tiba-tiba dihentikan. Pihak rekanan mengangkat semua peralatannya dan tidak melanjutkan pembangunan proyek itu sampai sekarang. Kami tidak tau apa alasannya,” ujar Pangulu.
Kemudian salah seorang warga mengaku mengesalkan tindakan pihak rekanan. Kekesalan itu karena sebelum perbaikan dimulai, jembatan itu masih dapat digunakan masyarakat. Namun setelah ditangani rekanan, jembatan tidak bisa lagi dilalui. Akhirnya, masyarakat terpaksa membuat jembatan alternatif.
“Kalau memang jembatan itu tidak tuntas dikerjakan, lebih baik dari awal tidak usah dikerjakan. Karena saat memperbaiki, jembatan yang lama harus dihancurkan terlebih dahulu. Tapi ternyata tidak dilanjutkan,” kesalnya.
Untuk itu, masyarakat Huta Tomuan Pane meminta ke Komisi II DPRD Simalungun agar menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kembali memperbaiki jembatan tersebut, karena jembatan itu merupakan akses satu-satunya bagi warga dalam memungut hasil panen dari ladang. Selain itu, jembatan tersebut merupakan penghubung desa ke luar wilayah, untuk segala keperluan, semisal ada warga yang sakit, berbelanja ke pasar, dan kegiatan lainnya.
Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik pada kesempatan itu mengatakan, pasca ambruknya jembatan itu, dirinya langsung turun meninjau ke lokasi bersama Bupati JR Saragih. Selanjutnya proyek dikerjakan pihak rekanan pada tahun 2021 lalu.
“Tapi tak tau kenapa, proyek itu berhenti,” ucapnya.
Dia mengatakan akan memperjuangkan agar anggaran perbaikan jembatan itu bisa ditampung di P-APBD tahun 2022.
“Bersama teman-teman anggota dewan, kami akan berupaya agar anggarannya bisa ditampung,” ujar Bernard.
Menarik kesimpulan dari berbagai keterangan, baik dari warga maupun dari anggota DPRD, Binton Tindaon berjanji akan membawa aspirasi itu di rapat Komisi II. Setelah rapat, Komisi II akan turun ke lapangan melakukan peninjauan sebelum pembahasan R-APBD 2022.
Tentang sumber alokasi dana, Binton berkata dana itu diupayakan dari BPBD Simalungun.
“Jika tidak bisa dari BPBD, disarankan ke Dinas PU. Kami akan koordinasi dengan pimpinan DPRD Simalungun,” tutup mantan ketua DPRD Simalungun itu.
Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Simalungun, Ramadan Damanik, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya proyek mangkrak tersebut. Dia menduga, rekanan meninggalkan proyek tersebut sebelum tuntas dikerjakan karena takut dana proyek tidak dibayarkan. Gambaran dana yang digelontorkan rekanan dalam pembangunan jembatan itu mencapai Rp 4 Miliar. Namun anggaran dapat dicairkan, apabila proyek terlebih dahulu selesai dikerjakan.
“Mungkin mereka takut tidak dibayarkan, makanya tidak dilanjutkan. Soalnya ada beberapa proyek MCK juga tidak dibayarkan dan saat ini sedang digugat pihak rekanan di pengadilan,” kata Ramadan, saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPRD Simalungun, Kamis 28 Juli 2022. (Jos)
