Wahanainfo.com – Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun menggelar aksi unjukrasa mendesak Kejaksaan Negeri Simalungun (Kejari) untuk mengusut tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan Simalungun.
Unjukrasa berlangsung pada hari Jumat (27/5), sekira pukul 10.00 WIB, di depan kantor Kejari Simalungun.
Massa Sapma PP Simalungun mendesak Kejari agar segera menindak lanjuti sejumlah laporan pengaduan yang mereka sampaikan sebelumnya.
Desakan itu disampaikan salah seorang orator, Cavin Tampubolon pada saat unjukrasa berlangsung.
“Saat ini kita tau bahwa Dinas Pendidikan Simalungun sedang bermasalah dan kita tidak ingin dunia pendidikan tercoreng akibat ulah orang- orang yang tidak bertanggungjawab,” tegas Cavin.
Sementara Parlindungan Sirait, Ketua Sapma PP Simalungun dalam orasinya menekankan agar pihak Kejari mau dan berani melaksanakan tugasnya.
“Kami sebagai warga dan masyarakat berhak melakukan pengawasan atas apa yang terjadi di Simalungun. Kebijakan dan tindakan yang kami anggap menyalahi aturan, kami berhak melaporkannya!,” seru Parlin.
Dia menjelaskan, bahwa baru-baru ini ada 49 Sekolah Dasar (SD) di Simalungun yang pada tahun 2021 tidak mendapat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap ke-3. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi adik-adik pelajar, karena menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar.
“Kami minta Kejari memanggil dan periksa para kepala sekolah dan para pejabat dinas pendidikan. Kami menduga, ada penyalahgunaan dana disitu, yang mengakibatkan permasalahan di laporan pertanggungjawabannya,” terang Parlin.
Selain itu, lanjutnya, Sapma PP juga mendesak agar Kejari mengusut dugaan monopoli yang dilakukan oleh seseorang bernama D Sinaga di bidang teknologi pengadaan buku dan proyek lainnya di Dinas Pendidikan. Diminta agar Kejari memeriksa D Sinaga dan Zochson Silalahi yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga.
“Kejari juga jangan diam atas apa yang terjadi pada saat ini yakni adanya informasi yang beredar terkait penyekapan Kadis di salah satu hotel yang berhubungan dengan dugaan adanya fee proyek dari rekanan yang diberikan kepada pejabat Dinas Pendidikan. Periksa Zochson dan semua orang yang terlibat di dalamnya!,” pungkas Ketua Sapma itu dengan tegas.
Disela-sela unjukrasa, Billin Sinaga selaku Kasubbag Pembinaan di Kejari Simalungun datang menemui demonstran.
Dia mengatakan, bahwa semua laporan pengaduan yang disampaikan oleh Sapma PP telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saat ini sedang diproses. Mari kita tunggu perkembangannya. Semoga dapat segera mendapat titik terang. Mohon dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa pun berjalan dan berakhir dengan damai, dan diakhiri dengan penerimaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh Billin Sinaga pada pernyataan sikap Sapma PP Simalungun. (Jos)
