Jakarta | Wahanainfo, Ratu Nisya Yulianti Aktivis Perempuan Banten bersama Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah melaporkan Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan itu disampaikan terkait dengan usulan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produktif di kawasan Pantai Indak Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang. Senin 10 Februari 2025
Sebanyak 27 salinan berkas bukti-bukti diserahkan kepada KPK, laporan ini dibuat dengan melihat indikasi korupsi dari persoalan usulan alih fungsi hutan lindung yang dilakukan Al Muktabar. Yang mana, Al Muktabar mengusulkan alih fungsi dari 1.600 hektar hutan lindung menjadi hutan produktif kepada Perum Perhutani, dan Kementerian Perhutanan.
Dalam proses usulan ini, Al Muktabar diduga tidak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(DLHK) dan DPRD Banten guna melakukan kajian terlebih dahulu. Hal itu diduga dilakukan guna memuluskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 yang saat ini ramai diperbincangkan karena adanya aktivitas pemagaran laut di wilayah perairannya.
“Kita sebagai masyarakat Banten sudah sangat muak dengan kesewenang-wenangan Al-Muktabar apalagi menyeret persoalan kerusakan ekologi. Al-Muktabar dan Ahmad Zaki Iskandar harus bertanggungjawab, jangan jadi perampok setelah dapat lalu dibebaskan begitu saja.” Ungkap Ratu Nisya Yulianti mewakili Musa Weliansyah
Setelah berita ini dimuat, pelapor berharap aparat penegak hukum dan KPK memberikan citra dan supermasi hukum yang berkeadilan dan merealisasikan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Lap. Red
