Wahanainfo | Pematangsiantar,- Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar membahas Rancangan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2026. Rapat yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi dilaksanakan di Ruang Rapat Mini Bappeda, Jalan Merdeka, Jumat (04/09/2026).
Dalam bimbingan dan arahannya, Junaedi menegaskan agar dokumen RPB tidak sekadar formalitas, namun menjadi acuan Pemko Pematangsiantar dalam penanggulangan bencana demi mencegah dan mengurangi risiko bencana di Kota Pematangsiantar.
“Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” terangnya.
Disebutkan, penanggulangan bencana di Kota Pematangsiantar memerlukan kesatuan langkah dari seluruh sektor. Selain itu, mitigasi yang lebih masif dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana juga menjadi perhatian utama.
Pentingnya pendekatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut. Seluruh OPD terkait diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret sesuai peran masing-masing. Diharapkan, penanggulangan bencana tidak hanya mengandalkan respons darurat, tetapi juga langkah-langkah pencegahan yang dapat meminimalisir dampak bencana di masa depan.
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, Kota Pematangsiantar diharapkan dapat menciptakan ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi bencana.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah awal yang strategis untuk membangun Kota Pematangsiantar yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana,” sebut Junaedi.
Rapat dihadiri sejumlah OPD terkait, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. (*)
