Wahanainfo | Medan – Ketua Pimpinan Daerah Pelajar Al Washliyah (PD IPA) Kota Medan Ahmad Irham Tajhi bersama ratusan anggota dan masyarakat turun demonstrasi depan Konsulat Jenderal Tiongkok di Jl. Walikota, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan , Selasa, (04/04/2023).
Demonstrasi ini menuntut Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Uiyghur terutama kebebasan beragama. Irham mengatakan, kekerasan demi kekerasan yang dialami muslim Uighur di Tiongkok sungguh menyesakkan dan memilukan. Terutama di bulan Ramadhan ini muslim Uiyghur dilarang berpuasa.
“Saudara kita di sana hanya minoritas. Kenapa mereka harus dibunuh dan dianiaya, di bulan suci Ramadhan ini mereka dilarang berpuasa. Apakah mereka merusak negara Tiongkok?” Tanya Ahmad Irham Tajhi dalam orasinya.
Larangan ibadah dan penghapusan budaya oleh pemerintah setempat terus dipaksakan kepada rakyat muslim uyghur, ini bertentangan dengan Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, oleh sebab itu kami mengajak masyarakat untuk semakin banyak yang menyuarakan pembelaan pada muslim Uiyghur, lanjut Ahmad Irham Tajhi Ketua IPA Medan.
Apa yang telah dan sedang pemerintah Tiongkok lakukan di Uighur saat ini adalah suatu bentuk kebiadaban kejahatan kemanusian yang tujuan ingin menghilangkan atau genosida salah satu etnik, suku ataupun Agama di negara tertentu.
“Hal itu tentu tidak dapat ditolerir dan tidak boleh terus menerus dibiarkan karena kejahatan seperti itu sungguh tidak berprikemanusiaan,” katanya berapi api dalam demo.
Ia mengatakan, tidak ada satu aturan hukum mana pun termasuk agama di dunia ini yang membenarkan dilakukanya kejahatan kemanusian. Justru para pelaku kejahatan kemanusiaan harus di seret ke Mahkamah Internasional.
Atas dasar itu PD IPA Kota Medan mengutuk dan mengecam keras kejahatan tersebut serta meminta Pemerintah Tiongkok untuk menghentikan perbuatan jahat tersebut.
“Kami meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di bumi Uyghur,” katanya.
Untuk diketahui, desakan banyak berdatangan, termasuk dari MUI terkait Uighur. Pemerintah Indonesia didorong bersikap lebih nyata dalam menanggapi dugaan kekerasan terhadap sesama Muslim itu. Apalagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. (AIT)
