Wahana Info
No Result
View All Result
16 Juni 2025 | 11:08 WIB
  • NEWS
  • DAERAH
  • REGIONAL
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • HUKUM
  • BUDAYA
  • PENDIDIKAN
  • WISATA
  • RUANG KREASI
  • OPINI
  • NEWS
  • DAERAH
  • REGIONAL
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • HUKUM
  • BUDAYA
  • PENDIDIKAN
  • WISATA
  • RUANG KREASI
  • OPINI
No Result
View All Result
Wahana Info
No Result
View All Result
  • NEWS
  • DAERAH
  • REGIONAL
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • HUKUM
  • BUDAYA
  • PENDIDIKAN
  • WISATA
  • RUANG KREASI
  • OPINI
ADVERTISEMENT
Home Ruang Kreasi
MELIRIK PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024

MAHFUD FAUZI. SE MITRA POLDA KAB. BATU BARA

MELIRIK PENEGAKAN HUKUM PEMILU 2024

by wahanainfo.com
5 Juni 2023 | 15:13 WIB
in Ruang Kreasi
A A
39
SHARES
49
VIEWS

OLEH: MAHFUD FAUZI. SE, MITRA POLDA KAB. BATU BARA

Wahanainfo | Setiap tahapan pemllu membuka terjadinya peluang sengketa. Baik sengketa antara calon peserta pemilu dengan para penyelenggara, sengketa antar penyelenggara, ataupun sengketa sesama peserta pemilu. Oleh sebab itu, instrument hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu telah memfasilitasi sengketa pemilu ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif telah bagaimana proses penegakan hukum pemilu dilaksanakan. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemilur, sudah diatur di dalam UU No. 7/2017.

lsu penegakan hukum pemilu ini sangat penting untuk ditelusuri lebih jauh karena bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan suatu pemilihan umum yang jujur dan adil.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah dilaksanakan sembilan kali pemilu dan pemilu pertama dilaksanakan dalam dua tahap pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota legislatif, sedangkan tahap keduanya untuk memilih anggota konstituante.

Dari penyelenggaraan pemilu pertama hingga pemilu kesepuluh, bangsa Indonesia telah mempunyai pengalaman dan menorehkan sejarah. Banyak pihak mengatakan, bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling jurdil yang pernah dilaksanakan bangsa Indonesia, sebagaimana mengutip tajuk rencana dalam surat kabar harian Pedoman, tanggal 30 September 1955. Menulis pengamatannya tentang pelakasanaan pemilu di Jakarta Raya, ”Tiada huru-hara jang menggemparkan timbul”. (Pedoman: 30 September 1955).

Dalam waktu yang tidak terlalu lama kejujuran dan keadilan akan diuji dan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, ditengah- tengah kesibukannya mempersiapkan tahapan Pemilu satu diantaranya adalah pemutahiran data pemilih untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dan hingga saat ini penulis amati masih menyisakan masalah.

Mengawasi Penyelenggaraan PEMILU 2024

Pelaksanaan demokrasi berubah seiring dengan perbahan tata cara Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu. Tujuan yang hendak dicapai dalam membangun kehidupan demokrasi tidaklah pernah lepas dari landasan berpikir kearah tujuan pelaksanaan demokrasi yang lebih bermartabat. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplemantasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang utuh.

Justru malah membatasi partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelanggaran yang masif terjadi dalam pemilu pasca reformasi terhadap asas luber dan jurdil serta kualitas dari pemilu sendiri. Tuduhan bahwa pemilu selama massa transisi ini terjadi banyak pelanggaran secara sistematis dan terorganisir untuk memenangkan partai berkuasa dalam rangka mempertahankan status quo pemerintah. Pelanggaran yang terjadi tidak semata-mata karena persoalan sengketa administratif namun juga persoalan yang mendasar seperti berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pencalonan anggota legislatif dll.
Ketidakberdayaan masyarakat sebagai elemen penting mengontrol jalannya pemilu. Akibat dari ketidaktransparanan penyelenggara pemilu itulah berbagai pelanggaran dilakukan seolah-olah menjadi hal yang biasa di setiap pemilu, tanpa ada usaha serius secara terorganisir untuk mencegah setiap pelanggaran pada pemilu. Bahwa adanya jaminan perundang- undangan yang meligitimasi peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang terdapat di dua UU, yaitu UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan Panwas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, adapun persoalan pidana diserahkan kepada penegak hukum, sedangkan administrasi kepada pengadilan tata usaha negara, adapun pelanggaran diselesaikan oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum {Panwaslu) Kabupaten/ Kota, Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mempunyai tugas dan wewenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu menerima laporan pelanggaran peraturan mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu (misalnya pemalsuan surat suara, penggelembungan suara dll). Dalam hal ini Polri harus mendahulukan proses perkaranya segera, karena hal ini akan membawa pengaruh pada putusan Pengadilan yang harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Masalah yang perlu diperhatikan dalam kasus tindak pidana money politics yang berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah, harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kebenaran dari perbuatan money politics tersebut (tentunya melalui putusan hakim).

Karena hal itulah yang menjadi dasar ada tidaknya pencemaran nama baik. Jika ternyata perbuatan money politics tersebut tidak terbukti benar dilakukan, maka barulah perbuatan menuduh melakukan money politics itu menjadi pencemaran nama baik, malah perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat menjadi tindak pidana memfitnah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) KUHPidana.

Jadi menurut penulis suatu hal yang keliru, jika masalah tindak pidana pencemaran nama baik yang didahulukan proses pemeriksaan perkaranya, daripada proses pembuktian (benar tidaknya) telah terjadi perbuatan money politics. Mengenai media cetak yang menyiarkan tuduhan perbuatan money politics tersebut, hal ini harus berpedoman kepada Undang-Undang Pers. Akan tetapi tentang pertanggung jawaban pidana bagi penulis atau wartawannya tetap berpedoman kepada KUHP sebagai Ketentuan Pidana Umum, oleh karena dalam Undang -Undang Pers tersebut tidak ada mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi penulis maupun wartawan. Sedangkan untuk media elektronik, hal ini harus berpedoman kepada Undang­ Undang tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN
Sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 nampak begitu komprehensif, karena kriminalisasi terjadi hampir pada seluruh tindakan penyelenggara pemilu yang diasumsikan menyimpang dan merugikan masyarakat.

Share16Tweet10SendShare

Related Posts

Info Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025, Penting!!

Info Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2025, Penting!!

by wahanainfo.com
12 Juni 2025 | 09:53 WIB

WAHANAINFO.COM – Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) yang merupakan salah satu dokumen penting. Merupakan kartu identitas keluarga, KK memuat...

HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Tolak RUU Polri: 10 Pasal Dinilai Ancam Demokrasi dan Supremasi Hukum

HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Tolak RUU Polri: 10 Pasal Dinilai Ancam Demokrasi dan Supremasi Hukum

by Wahanainfo.com
26 Maret 2025 | 21:30 WIB

Wahanainfo | PematangSiantar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)...

Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Padang Lawas Bersama HMI FT UNUMED dan HMJ PKK UNIMED Menggelar Aksi Berbagi Takjil

Forum Komunikasi Mahasiswa Pemerhati Padang Lawas Bersama HMI FT UNUMED dan HMJ PKK UNIMED Menggelar Aksi Berbagi Takjil

by wahanainfo.com
31 Maret 2024 | 06:53 WIB

Deliserdang - Sekumpulan mahasiswa menggelar aksi berbagi takjil di bundaran citralend kabupaten Deliserdang Sumatera Utara. Saptu (30/03/2024). Gerakan ini tergabung...

PERAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA PENGAWASAN PEMILU

PERAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARA PENGAWASAN PEMILU

by wahanainfo.com
29 Mei 2023 | 14:27 WIB

Wahanainfo | Tebing Tinggi - Proses Pemilihan Umum (PEMILU)  di Indonesia merupakan krusial dan pilar utama dari sistem demokrasi yang...

PENTINGNYA PERAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMILU

PENTINGNYA PERAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMILU

by wahanainfo.com
25 Mei 2023 | 21:06 WIB

Wahanainfo | Lebak - Dinegara demokrasi, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat...

INDONESIA TIDAK MENGANCAM SIAPAPUN : “Peradaban Masa Depan Membutuhkan Negara Seperti Indonesia”

TOKOH PEJUANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

by wahanainfo.com
6 April 2023 | 05:37 WIB

Perlu sistem yang baik, dan sistem yang baik, dilandasi oleh Undang-undang yang mendukung. Karena itu Undang-undang Perampasan Asset, diperlukan dan...

Berita Terbaru

News

Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta: “Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

16 Juni 2025 | 09:54 WIB
News

Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu Gelar Aksi: Koreksi 100 Hari Kepemimpinan Wesly

15 Juni 2025 | 13:38 WIB
Pendidikan

Orang Tua Murid Resah Banyaknya Pungutan Liar di SDN 15603 Sibuluan II

15 Juni 2025 | 10:00 WIB
News

Harapannya, Adanya “Pemagaran & Perbaikan Gedung SDN 04 Sukaraya

14 Juni 2025 | 22:46 WIB
Daerah

Wakil Wali Kota Sibolga Sambut Kedatangan KMP Jatra II, Melayani Penyeberangan Gunungsitoli–Sibolga

14 Juni 2025 | 21:44 WIB
News

Sambut Hari Bhayangkara Ke-79 Kapolres Sibolga Bantu Korban Kebakaran dan Personil

14 Juni 2025 | 19:45 WIB
Daerah

Bantuan Perbaikan Rutilahu (rumah tidak layak huni), Disambut Baik Warga Desa Karangrahayu

14 Juni 2025 | 17:21 WIB
Daerah

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Tertibkan Pedagang Liar di Pasar Sibolga Nauli

14 Juni 2025 | 16:57 WIB
News

Carsim ( PLT KarangRahayu ) Gelar Bakti Sosial, Mengajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan.

14 Juni 2025 | 15:33 WIB
Daerah

Perbaiki Lapangan Bola, Bhabinkamtibmas Hadiri Giat Bakti Sosia Desa Karangrahayu

14 Juni 2025 | 14:29 WIB
News

Sejumlah Organisasi Wartawan Kawal Laporan Dugaan Penghinaan, Pelecehan Profesi Wartawan di Polda Metro Jaya

14 Juni 2025 | 12:34 WIB
News

Sambut Hari Bhayangkara ke 79, Polres Tapteng Bagikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

14 Juni 2025 | 11:04 WIB
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Policy
  • Terms

© 2021-2024 Wahanainfo.com

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • NEWS
  • DAERAH
  • REGIONAL
  • NASIONAL
  • DUNIA
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • HUKUM
  • BUDAYA
  • PENDIDIKAN
  • WISATA
  • RUANG KREASI
  • OPINI

© 2021-2024 Wahanainfo.com

rotasi barak berita hari ini danau toba