Simalungun – Musyarah Daerah (Musda) DPD Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sumatera Utara (Sumut) telah selesai. Permusyawaratan dalam memilih kepengurusan organisasi Jaman di tingkat daerah Provinsi Sumatera Utara itu, menghasilkan kepengurusan terpilih untuk periode 2024-2029.
Musda DPD Jaman Sumut dilangsungkan selama 2 hari pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 3-4 Agustus 2024 di Danau Toba International Cottage, Parapat, Sumatera Utara
Adapun Ketua DPD Jaman Sumut terpilih, Lamhot Rotuah Saragih, ST, pada kesempatan yang sama, menyampaikan pidato kemenangan kepada seluruh peserta yang hadir pada Sidang Musda tersebut.
Dalam pidatonya, Lamhot mengungkapkan bahwa saat ini kedaulatan pangan masih menjadi salah satu problem utama yang dihadapi Indonesia. Meskipun sebentar lagi akan ada perubahan dalam tatanan politik, menurutnya, kedaulatan pangan seharusnya tidak tergeser dari prioritas utama pemerintahan.
Lebih lanjut diungkapkannya, data Impor di dalam negeri pada tahun 2023, menurutnya, masih tergolong sangat tinggi.
Beberapa jenis kebutuhan pangan yang masih dilakukan impor, antara lain, beras sebanyak 3,06 juta ton (US$1,79 miliar), gula 5,07 juta ton (US$2,88 miliar), bawang putih 0,57 juta ton (US$0,66 miliar), daging lembu 0,24 juta ton (US$0,86 miliar), dan jagung 1,35 juta ton (US$0,42 miliar).
Menurutnya, ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara mandiri.
“Kedaulatan pangan bukan sekadar tentang memastikan ketersediaan cukup di pasar. Ini adalah tentang kemampuan suatu bangsa untuk mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada negara lain,” ungkap Lamhot, pada Minggu (4/8/2024)
Menurutnya, kedaulatan pangan jadi faktor kunci stabilitas terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasokan internasional.
“Untuk tahun 2024 ini, pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), yang diputuskan melalui rapat terbatas (ratas) oleh pemerintah,” Terang Lamhot
Keprihatinan akan tingginya impor produk hortikultura juga mencuat dalam diskusi Musda DPD JAMAN Sumut. Meskipun Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan hortikultura, kenyataannya, masih banyak buah-buahan dan sayuran yang diimpor. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pertanian dan distribusi lokal yang harus segera diatasi.
“Sebagai petani kami prihatin, namun apa yang sudah baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, wajib dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan, karena pembangunan kedaulatan pangan tidak mudah, butuh waktu yang lama dengan komitmen yg tinggi dari semua stakeholder,” tegas Lamhot
Dirinya meyakini, Prabowo Subianto sebagai mantan Jenderal di TNI megetahui bahwa kedaulatan pangan adalah pondasi bagi ketahanan nasional. Beberapa rekomendasi strategis MUSDA adalah harus meningkatkan investasi dalam sektor pertanian, Infrastruktur pertanian yang modern, akses ke teknologi pertanian canggih, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk berkualitas harus menjadi fokus utama.
“Banyak petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Padahal Negara lain sudah menerapkan teknologi seperti sensor tanah, drone untuk pemantauan tanaman, dan sistem irigasi pintar perlu kita tiru,” Ujar Lamhot
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagai penerus Presiden Jokowi, dikatakan Lamhot, harus menyadari bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang erat dengan Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui forum Musda DPD JAMAN Sumut 2024, kami mendukung pemerintah saat ini dan yg akan datang menunjukkan komitmen kuat mewujudkan ketahanan pangan dan semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini agar strategi yang diimplementasikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” Tutup Lamhot (TIM)
