Jakarta, Wahana Info – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali berbicara secara terbuka mengenai dugaan praktik korupsi di tubuh Pertamina.
Dalam wawancara dengan Narasi Newsroom yang ditayangkan pada 28 Februari 2025, Ahok menyoroti berbagai persoalan, mulai dari jenjang pengambilan keputusan di Pertamina, dugaan permainan dalam pengadaan aditif BBM, hingga alasan mengapa dirinya tidak pernah diberi kesempatan menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Siap Dipanggil Kejaksaan, Ahok: “Saya Akan Senang Hati Memberikan Keterangan”
Terkait kemungkinan pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina, Ahok menyatakan kesiapannya.
“Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan, itu hak aparat, haknya jaksa. Tapi yang perlu diketahui, Pertamina itu ada jenjangnya. Anak perusahaan seperti Patra Niaga punya dewan komisaris dan komisaris utama. Di atasnya ada direktur utama dari Pertamina Persero sebagai holding yang juga punya wewenang dalam pengambilan keputusan,” ujar Ahok.
Menurutnya, semua keputusan di Pertamina tidak diambil oleh satu individu saja, melainkan melalui mekanisme berjenjang. Oleh karena itu, ia menegaskan siap memberikan keterangan mengenai apa yang ia ketahui selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Bukti Notulen dan Rekaman Rapat
Ahok juga menegaskan bahwa semua kebijakan dan arahan yang ia sampaikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama terdokumentasi dengan baik. Ia menyebut bahwa dalam setiap rapat, terutama saat pandemi COVID-19 ketika banyak pertemuan dilakukan secara hybrid melalui Zoom, semua diskusi direkam dan dicatat secara resmi.
“Saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi Komisaris Utama. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi termasuk anak perusahaan, semuanya ada,” tegasnya.
Menurut Ahok, setelah setiap rapat, selalu ada notulen resmi yang mencatat semua pembahasan dan keputusan. “Itu semua lengkap,” tambahnya.
Dugaan Permainan dalam Pengadaan Aditif BBM
Dalam wawancara tersebut, Ahok juga menyoroti isu yang berkembang di media mengenai dugaan pengoplosan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ia menganggap ada kejanggalan dalam narasi yang menyebut bahwa Pertamax adalah Pertalite yang tidak perlu antre.
“Saya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri,” ujarnya.
Namun, ia membantah anggapan tersebut dengan menekankan bahwa kendaraan mewah yang menggunakan Pertamax atau Pertamax Plus akan langsung mengalami masalah jika BBM tersebut dioplos.
“Logikanya, mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax, Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok,” tegasnya.
Lebih jauh, Ahok mencurigai adanya permainan dalam pengadaan aditif BBM. Ia menyebut bahwa seorang mantan Direktur Utama Patra Niaga pernah dipecat karena menolak menandatangani pengadaan aditif yang dianggap bermasalah.
“Saya curiga, ini ada permainan. Bekas satu Dirut Patra Niaga dipecat, diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif itu,” ungkapnya.
Menurutnya, pengadaan aditif tersebut bahkan melibatkan oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga membekingi proses pengadaan agar Pertamina tetap membeli aditif dengan mekanisme yang tidak sah.
“Pengadaan aditif itu melibatkan oknum di BPK malahan, menurut isu. Oknum BPK ini dibekingi supaya Pertamina membeli aditif dengan transport dengan tender yang tidak sah,” lanjutnya.
“Orang Takut Saya Jadi Dirut”
Ahok juga mengungkapkan pendapatnya mengenai permainan lama yang terjadi di Pertamina dan bagaimana masing-masing penguasa tidak ingin menghentikannya.
“Kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop,” katanya.
Ia menduga bahwa ada pihak-pihak yang takut jika dirinya menjadi Direktur Utama Pertamina karena ia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perubahan besar, termasuk mencopot para direktur di subholding Pertamina yang dianggap bermasalah.
“Makanya orang takut saya jadi Dirut. Demo-demo. Kalau saya jadi Dirut, saya bisa langsung pecat itu Dirut-Dirut subholding, karena untuk ke notaris saya yang putuskan,” tegasnya.
Ahok juga menegaskan bahwa selama ia merasa berada di jalur yang benar, ia tidak takut kepada siapa pun, termasuk Menteri BUMN.
“Saya tidak pernah takut kepada Menteri BUMN mana pun selama saya benar,” ujarnya.
Namun, ia merasa bahwa ada upaya sistematis untuk “mengurungnya” agar tidak bisa berbuat lebih banyak di Pertamina.
“Tapi kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi Dirut? Janji kan saya jadi Dirut untuk membereskan. Maka saya hanya bisa melakukan sebatas apa yang saya bisa awasi,” pungkasnya.
Kasus Pertamina Terus Bergulir
Dugaan korupsi di Pertamina terus menjadi sorotan, dengan Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan Ahok mengenai adanya permainan dalam pengadaan aditif BBM serta intervensi dari berbagai pihak semakin menambah kompleksitas kasus ini.
Apakah pernyataan Ahok akan membuka jalan bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri lebih jauh siapa saja yang terlibat dalam dugaan permainan di tubuh Pertamina? (Tim)
