wahanainfo.com | Serdangbedagai – Kamis, 29 Oktober 2026, Fahri Hasibuan, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi, agar Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sumatera Utara menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah yang diduga mencemari lingkungan masyarakat akibat limbah dapur.
Desakan tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigital di ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026).
Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.
Menurut Fahri, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujar Fahri.
Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Fahri juga mendorong BGN wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak berkembang spekulasi di tengah publik.
“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat.
#ran
