Wahanainfo.com | Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi – Dinamika pembangunan properti di wilayah Kabupaten Bekasi terus menjadi sorotan, terutama terkait pemanfaatan lahan produktif yang kian menyusut akibat dialihfungsikan menjadi kawasan hunian.
Persoalan ini menjadi topik utama dalam pertemuan silaturahmi antara Awak Media Kabiro Kabupaten Bekasi, Ketua BPD Desa ,Karang setia dan salah seorang Tokoh sekaligus,Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik Kabupaten Bekasi, H. Minda Suryana. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman H. Minda di Kampung Pule, Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Minggu (21/12/2025).
Sinergi Ormas dan Media
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi antara organisasi masyarakat (ormas) dengan awak media. H. Minda Suryana menyambut hangat kehadiran insan pers dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengawal isu-isu kemasyarakatan di Kabupaten.Bekasi.
“Silaturahmi ini sangat penting agar ormas dan media dapat bersinergi dalam memantau perkembangan daerah, khususnya mengenai kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar H. Minda di sela-sela ramah tamah.
Ketimpangan Pola Pembangunan
Dalam diskusi tersebut, H. Minda menyoroti realita di lapangan mengenai perbedaan pola pembangunan antara perumahan kelas atas dan rumah sederhana. Merujuk pada data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, ia menyebut adanya kesenjangan kualitas infrastruktur lingkungan yang ditinggalkan pengembang.
“Pengembang perumahan mewah cenderung memiliki kesiapan infrastruktur, seperti sistem pengendalian air mandiri. Sebaliknya, pengembang rumah sederhana sering kali meninggalkan masalah lingkungan setelah proyek selesai,” ungkapnya.
Hal ini menjadi kekhawatiran karena banyak pembangunan tersebut dilakukan di atas lahan pertanian produktif, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu masalah ekologis di masa depan.
Dukungan Terhadap Pemetaan Tata Ruang
Terkait wacana diskusi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan tokoh Jawa Barat mengenai kebijakan perumahan, H. Minda menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh diambil sepihak.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat saat ini telah menginstruksikan bidang tata ruang untuk melakukan koordinasi dan pemetaan wilayah secara menyeluruh.
“Langkah pemetaan ini sangat krusial sebagai bagian dari mitigasi bencana., Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan hunian tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan zonasi tata ruang yang telah ditetapkan,” tutup H. Minda.
(Pewarta ;Suganda)
