JPKP Sesalkan Tertundanya Pengesahan KUA- PPAS 2025 di DPRD Deli Serdang

WAHANAINFO.COM || DELISERDANG – Polemik yang terjadi di ruang sidang terhormat DPRD Kabupaten Deli Serdang, menuai kritik tajam dari JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Kabupaten Deli Serdang.

Tertundanya Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang, dinilai berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua JPKP Deli Serdang Haris Harahap, sebagai bentuk kekecewaan dengan situasi ini.

Haris Harahap kepada sejumlah media menyampaikan, penundaan tersebut akan menghambat berbagai program prioritas yang sangat dibutuhkan warga, misalnya layanan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan berbagai program kesejahteraan lainnya, yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

“Puluhan ribu warga masih antre untuk mendapatkan BPJS PBI. Jika KUA-PPAS ini tidak segera disahkan, masyarakat yang menjadi kelompok rentan justru akan menjadi korban,” ujar Haris melalui pesan aplikasi Whatsapp, Senin (21/7/2025).

Bukan itu saja, Ia juga menyayangkan sikap sejumlah oknum anggota DPRD, yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, seharusnya memperjuangkan hak-hak dasar rakyat secara politik, bukan justru menjadi penghambat kebijakan yang pro-rakyat.

“Sungguh miris. Ketika pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, justru ada oknum elit politik yang terkesan menghambat,”sesal Haris didampingi Sekretaris dan Bendahara JPKP Deli Serdang.

Sebagai organisasi relawan yang aktif mendampingi masyarakat di bidang kesehatan, JPKP berkomitmen akan terus mendorong dan mengawal pengesahan KUA-PPAS, agar program-program penting bisa segera berjalan.

“Kami akan melakukan konsolidasi dengan para relawan lain, untuk mendesak agar KUA-PPAS ini segera disahkan oleh DPRD Kabupaten Deliserdang, karena kesehatan rakyat jangan dijadikan alat untuk manuver politik, ” tegas Haris Harahap, yang dikenal Vokal memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dengan kejadian ini, JPKP berharap para anggota DPRD segera menyadarl, serta mendukung program pemerintah yang saat ini berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, dari bawah hingga atas. (Sorakhmat)