Wahanainfo | Medan, Selasa 20 Mei 2025
I. RINGKASAN EKSEKUTIF
Kemiskinan struktural di pedesaan Indonesia mencerminkan kegagalan kebijakan sosial yang belum menyentuh akar persoalan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), upaya tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi maupun penguatan layanan publik. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet, serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang rendah memperkuat eksklusi sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan struktural ini adalah pada sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin di pedesaan sering kali terhambat untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah akibat faktor ekonomi, jarak tempuh sekolah yang jauh, minimnya tenaga pendidik berkualitas, serta kebutuhan untuk membantu orang tua bekerja. Ketimpangan pendidikan ini memperbesar risiko terjebaknya generasi muda dalam lingkaran kemiskinan yang berulang. Tanpa reformasi kebijakan sosial yang lebih holistik dan berbasis pemberdayaan masyarakat desa, ketimpangan ini akan terus berlanjut. Pendidikan harus menjadi titik masuk strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural di pedesaan secara berkelanjutan.
II. PENDAHULUAN
Kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia bukan sekadar permasalahan kekurangan penghasilan atau keterbatasan akses ekonomi, melainkan mencerminkan kondisi yang lebih dalam dan kompleks: kemiskinan struktural. Kemiskinan jenis ini tumbuh dan mengakar dari ketimpangan sistemik, di mana distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, serta kebijakan sosial tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Meski berbagai program pemerintah telah digulirkan selama beberapa dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan.
Pendidikan seharusnya menjadi alat utama untuk memutus rantai kemiskinan. namun, justru di wilayah-wilayah miskin inilah pendidikan sulit diakses secara merata. Anak-anak dari keluarga miskin di pedesaan menghadapi berbagai hambatan, mulai dari infrastruktur sekolah yang tidak memadai, kekurangan tenaga pengajar, hingga tekanan sosial dan ekonomi yang memaksa mereka putus sekolah. Kegagalan kebijakan sosial dalam merespons kondisi riil masyarakat pedesaan membuat kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi siklus yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.Melalui tulisan ini, kita akan menyoroti bagaimana kemiskinan struktural di pedesaan terbentuk dan bertahan akibat kebijakan sosial yang tidak efektif, serta bagaimana kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendidikan.
III. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk kemiskinan struktural yang terjadi di wilayah pedesaan, serta menelusuri akar penyebab yang bersifat sistemik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kegagalan kebijakan sosial yang telah diterapkan oleh pemerintah, baik dari sisi implementasi maupun efektivitasnya, serta mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung terhadap akses pendidikan dan mutu pendidikan masyarakat desa.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiskinan struktural di wilayah pedesaan terjadi, serta menelaah sejauh mana kebijakan sosial yang ada mampu merespons tantangan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan sektor pendidikan.
1. Kemiskinan yang Mengakar dan Terstruktur
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga desa hidup dalam kondisi kemiskinan jangka panjang yang bersifat struktural. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap lahan produktif, minimnya modal usaha, serta dominasi praktik pertanian tradisional membuat keluarga miskin sulit keluar dari ketergantungan ekonomi informal. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan informasi juga memperparah kondisi ini. Dalam banyak kasus, warisan kemiskinan diturunkan antargenerasi, memperkuat siklus ketimpangan.
2. Kebijakan Sosial yang Tidak Efektif
Meskipun berbagai program bantuan sosial telah dijalankan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), efektivitasnya sangat terbatas. Banyak responden mengungkapkan bahwa pendataan penerima bantuan tidak akurat dan sarat kepentingan lokal, sehingga banyak keluarga miskin yang tidak terakomodasi. Selain itu, bantuan bersifat jangka pendek dan tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan ketergantungan tanpa perubahan berarti dalam kesejahteraan jangka panjang.
3. Keterbatasan Akses dan Kualitas Pendidikan
Kemiskinan struktural memiliki dampak langsung terhadap akses dan kualitas pendidikan. Di ketiga wilayah studi, ditemukan bahwa infrastruktur pendidikan sangat terbatas. Sekolah dasar berada dalam kondisi fisik yang buruk, kekurangan guru tetap, serta fasilitas belajar yang tidak memadai. Di daerah terpencil, anak-anak harus berjalan kaki sejauh 3–10 kilometer setiap hari hanya untuk mencapai sekolah. Banyak dari mereka memilih untuk bekerja membantu orang tua di ladang atau pasar dibandingkan melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, kualitas pendidikan juga terganggu oleh kurangnya pelatihan bagi guru, kurikulum yang tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal, dan tidak adanya dukungan pembelajaran berbasis teknologi. Akses terhadap internet dan perangkat digital hampir tidak tersedia, memperbesar kesenjangan pendidikan antara desa dan kota.
4. Minimnya Integrasi Lintas Sektor
Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan sosial dan pendidikan berjalan secara terpisah dan kurang terkoordinasi. Tidak ada integrasi yang jelas antara program pengentasan kemiskinan dan penguatan pendidikan di tingkat desa. Pemerintah daerah cenderung fokus pada distribusi bantuan tanpa membangun sistem pendukung yang berkelanjutan, seperti pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, atau pendidikan vokasional berbasis komunitas.
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Tanpa intervensi kebijakan yang struktural dan menyeluruh, kemiskinan di pedesaan akan terus menjadi akar dari ketertinggalan pendidikan. Untuk memutus siklus ini, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya “membantu”, tetapi juga “memberdayakan”. Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kegagalan kebijakan sosial.
Rekomendasi Kebijakan
1. Reformulasi Kebijakan Sosial
1) Alihkan fokus dari bantuan jangka pendek ke program pemberdayaan berbasis komunitas.
2) Integrasikan program perlindungan sosial dengan penguatan ekonomi lokal.
2. Penguatan Infrastruktur Pendidikan di Pedesaan
1) Bangun fasilitas pendidikan yang layak dan merata di wilayah terpencil.
2) Sediakan insentif bagi guru untuk bertugas di desa (insentif tunjangan daerah tertinggal).
3. Pemberdayaan Keluarga Miskin
1) Dorong program pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
2) Kembangkan koperasi desa dan akses permodalan mikro yang terjangkau.
4. Kolaborasi Multisektor dan Partisipatif
1) Libatkan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
Gunakan pendekatan berbasis data desa untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, H. Z., SIK, M. S., & Patta Rapanna, S. E. (2023). Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle Of Poverty From A Public Service Perspective. Syakir Media Press.
Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya’ban, A. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa. Tohar Media.
Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Ahlimedia Book.
Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa.
GS, A. D. (2020). Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi. Unitomo Press.
Mohamad, S., Saleh, G. S., & Umuri, H. (2024). Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato. Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 117-140.
Raudah, R., & Rijali, S. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Japb, 4(2), 785-798.
Sasongko, R. W. (2022). Strategi Penguatan Ekonomi Pedesaan Di Indonesia.
Suyanto, B. (2013). Perlindungan sosial bagi anak-anak miskin di perkotaan. In Child Poverty and Social Protection Conference. SMERU Research Institute.
Nama Penulis : Lukmanul Hakim Siregar Email: [email protected]
