Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk “Menjamin Transparansi Kebijakan Publik di Daerah: Pemantauan dan Audit Sosial terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah”.
Pelatihan dan diskusi diselenggarakan pada hari Selasa – Rabu, 12 – 13 September 2023 secara virtual.
Kegiatan ini diikuti oleh Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia, AJI (Aliansi Jurnalistik) Medan, PPDI Medan, FPMI Sumatera Utara, KPPI Sumatera Utara, KPPRI DPRD Sumatera Utara, AMAN Sumatera Utara, LBH Medan, DEEP Sumatera Utara serta perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia, Adlina, yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan bahwa para peserta yang hadir memiliki niat untuk bersinergi lintas organisasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak-hak kaum marjinal, dan berdiskusi tentang sejauh mana pemerintah di setiap provinsi memberikan kesempatan kepada organisasi atau kelompok untuk melakukan pemantauan, asesmen, penilaiannya dalam merealisasikan kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.
“Hari pertama ini kita membahas Realitas Penunjukan PJ Kepala Daerah dan Akuntabilitas Publik di Provinsi, Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan audit yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan tepat dan efisien oleh kelompok yang termarjinalkan. Selain itu, pengawasan oleh media, LSM, dan masyarakat umum juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dapat di akses dan transparan,” ujar Adlina menerangkan.
Adlina menyampaikan bahwa Forum Politisi Muda Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kaum marjinal. Dan berharap hasil pelatihan akan membawa tindak lanjut nyata yang bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah serta menciptakan sinergitas organisasi, jomunitas dan pihak yang memperjuangkan hak-hak kelompok marjinal di daerah dalam melakukan upaya kontrol dan memantau kebijakan publik di daerah dari kebijakan anggaran dan Peraturan Daerah yang pro terhadap kaum marjinal.
“Saya mengapresiasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Purludem dan optimis dengan kolaborasi kita bisa mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh kaum marjinal. Forum Politisi Muda Indonesia sendiri yang didalamnya kader muda lintas partai politik akan selalu aktif dalam melakukan aksi dalam mengurangi masalah kaum marjinal dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aksi bantuan sosial, mendukung kebijakan publik melalui wakil rakyat dari partai, program pemberdayaan ekonomi dan advokasi bagi kaum marjinal dengan berpartisipasi dalam gerakan sosial atau organisasi yang berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan,” pungkas politisi muda, yang juga tengah menjabat sebagai Sekretaris Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Sumatera Utara itu.
