SIMALUNGUN- Selain akhir-akhir ini sering diberitakan gara-gara dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), ternyata Saluran Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Raya juga menyimpan persoalan lain.
Kali ini, persoalan datang dari mantan karyawan perusahaan yang bernaung di bawah PT Dolmars Sejahtera SPBU 14.211.262 tersebut, yang menuntut pihak perusahaan yang beralamat di Jalan Saribudolok, Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun itu untuk membayar kewajiban sebesar Rp.214.037.367 (dua ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
Tuntutan itu disampaikan oleh Berman Simarmata secara tertulis melalui kuasa hukumnya Candra Malau, S.H dalam Surat Nomor: 12/KH.CM/ VII/ 2025 Perihal Pengaduan Perselisihan Hubungan Industurial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten tertanggal 11 Juli 2025.
Candra Malau saat diwawancarai wartawan menerangkan, perselisihan ini bermula ketika PT Dolmars Sejahtera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Berman Simarmata yang dinyatakan melalui Surat Nomor: 1/ PT.DS/PHK/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025 yang ditandatangai oleh Anthony Sagala selaku Manajer Operasional Perusahaan.
Dia menilai, PHK ini dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga sangat merugikan kliennya.
“Yang bersangkutan tidak pernah diberikan surat peringatan. Alasan PHK katanya karena Pak Berman ini melakukan tindakan criminal. Ini kan tuduhan sepihak. Seseorang itu dapat dinyatakan melakukan tindakan kriminal harus berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan tuduhan sepihak,” ujar Candra ditemui usai menyampaikan pengaduan ke Disnaker Simalungun, Jumat 11 Juli 2025.
Lebih lanjut Candra menerangkan, atas timbulnya perselisihan tersebut, maka pihaknya melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak dari kliennya yang secara tegas diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak dimaksud yaitu hak dari yang bersangkutan yang belum dipenuhi oleh perusahaan saat masih menjabat sebagai karyawan yakni kekurangan upah, serta hak sesudah terjadi PHK yang terdiri dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Dia menyampaikan, Berman Simarmata mulai bekerja di SPBU tersebut terhitung mulai bulan Mei tahun 2016 dan berakhir pada 12 Juni 2025. Selama masa kerja tersebut, yang bersangkutan menerima upah sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Nilai upah tersebut jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten Simalungun yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.
“Dari data yang kami himpun, tahun 2016 UMK Kabupaten Simalungun itu Rp. 1.889.925. Tiap tahunnya terus naik, hingga tahun 2023 nilainya sebesar Rp. 3.088.851,” katanya.
Pemberian upah jauh di bawah standar nilai minimum yang sudah ditetapkan tersebut, nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait hal itu termaktub baik sebelum adanya perubahan pada beberapa bagian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun setelah adanya perubahan terbaru melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Teranyar kata Candra, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 81 angka ke 28 UU nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU yang merupakan Penambahan Pasal 88E dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Candra mengatakan, sebagian orang mungkin akan mengatakan, upah yang lebih rendah itu dalam beberapa situasi terjadi karena sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sehingga tidak menjadi masalah. Persepsi seperti itu kata Candra adalah persepsi yang keliru dari aspek hukum. Dia mengatakan, kesepakatan itu batal demi hukum kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Ini tegas juga dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip perjanjian dalam KUH Perdata juga mengatur hal itu. Sehingga tidak ada alasan kalau udah sepakat, maka upah boleh di bawah upah minimum. Itu batal demi hukum,” terangnya.
Berdasarkan hal yang telah diatur secara tegas dalam regulasi tersebut, dikaitkan dengan nilai UMK Kabupaten Simalungun serta dikurangkan dengan jumlah upah yang diterima kliennya setiap bulannya, secara global menurut Candra, kekurangan upah yang wajib dipenuhi perusahaan kepada kliennya adalah sebesar Rp. 173.882.304 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah).
Kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh perusahaan adalah uang pesangon. Sesuai ketentuan, untuk masa kerja delapan tahun atau lebih, besaran uang pesangon adalah sembilan bulan upah. Perhitungan besaran upah tersebut menurut Candra, didasarkan pada besaran upah minimum terbaru.
Hal ini sejalan dengan asas hukum yang menentukan bahwa ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Dengan demikian, jika didasarkan pada nilai UMK saat ini di Kabupaten Simalungun yaitu Rp.3.088.851, maka nilai uang pesangon yang harus diterima kliennya adalah sejumlah Rp. 27.799.659 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah.
Kewajiban selanjutnya dari perusahaan yakni membayarkan uang penghargaan masa kerja. Sesuai ketentuan dikaitkan dengan masa kerja yang bersangkutan, maka menurut Candra kliennya berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar empat bulan upah.
“Empat bulan upah dikalikan dengan UMK Kabupaten Simalungun saat ini, maka jumlahnya adalah dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat rupiah,” paparnya.
Candra mengatakan, sebelum membuat pengaduan ini ke Disnaker Simalungun, pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan somasi sebanyak dua kali kepada pihak perusahaan.
Menanggapi somasi tersebut, Direktur PT Dolmars Sejahtera Andrew Sipayung kemudian berkomunikasi dengan kliennya dan juga dirinya selaku kuasa hukum untuk mengadakan pertemuan. Kemudian ternyata dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.
Candra juga mengatakan, tidak tertutup kemungkinan bahwa persoalan ini juga nantinya akan dibawa ke ranah pidana. Hal itu dikatakannya saat ditanyakan lebih lanjut terkait dengan upaya hukum yang lain yang akan ditempuh selain lewat ranah pengaduan ke Disnaker ini.
“Kita lihat aja perkembangannya nanti. Ini kan baru masuk pengaduan. Tidak menutup kemungkinan juga upaya hukum yang lain. Termasuk ranah pidana,” pungkasnya.
Kadis Ketenagakerjaan Pemkab Simalungun, Riando Purba melalui Fhincher Ambarita selaku Kabid Hubungan Industrial saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari Berman Simarmata.
“Pengaduan saudara Berman Simarmata melalui kuasa hukumnya Candra Malau sudah kami terima, dan segera kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fhincher tegas, saat ditemui di ruang kerjanya.
Sementara Direktur PT Dolmars Sejahtera sekaligus pemilik SPBU, Andrew Sipayung saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp tidak bersedia memberikan tanggapan meskipun pesan telah ceklis biru. (Jos)
