Wahanainfo | Tebing Tinggi, Kemarahan mahasiswa dan pemuda Tebing Tinggi atas lumpuhnya tata kelola pemerintahan di kota mereka kini tak lagi bisa dibendung. Setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di halaman Kantor Wali Kota pada Jumat (18/7), *Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi* menyatakan akan menggelar aksi lanjutan ke kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Jumat 19 Juli 2025
Langkah ini mereka tempuh karena menilai Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah gagal merespons aspirasi rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab. Aliansi menganggap bahwa diamnya Wali Kota Iman Irdian Saragih dalam menghadapi desakan publik bukan hanya bentuk ketidakpedulian, tetapi sekaligus sinyal bahwa ada hal-hal yang ingin disembunyikan dari ruang pengawasan masyarakat.
“Kami tidak main-main. Setelah dibungkam dan dicibir oleh pejabat di kota sendiri, kami akan langsung menyampaikan seluruh dugaan pembusukan birokrasi ini ke hadapan Gubernur Sumatera Utara. Termasuk BPK dan Kejatisu. Biarkan institusi yang lebih tinggi tahu bahwa Tebing Tinggi hari ini sedang sekarat secara birokrasi dan arah pembangunan,” tegas Hafiz, Koordinator Umum Aliansi.
Aksi yang berlangsung kemarin sempat memanas ketika massa mulai mendorong pagar Kantor Wali Kota karena merasa diabaikan. Tak satu pun pejabat utama, termasuk Wali Kota, bersedia hadir menemui massa secara langsung. Yang muncul justru Asisten I Pemko Tebing Tinggi, Syah Irwan, yang malah menyebut bahwa aksi tersebut “tidak manusiawi.” Pernyataan itu menjadi pemicu kemarahan lebih luas di tengah massa aksi.
“Bukan hanya kami tidak dihargai, kami malah dihina. Kritik dianggap tidak manusiawi, seolah kami ini makhluk liar yang tak punya akal dan hati. Padahal, yang tidak manusiawi adalah diam melihat kota ini diurus dengan cara-cara tak bertanggung jawab,” ujar Hafiz, orator utama dalam aksi.
Aliansi menilai, problematika birokrasi di Kota Tebing Tinggi bukanlah persoalan sepele. Mereka menyebutkan bahwa stagnasi pemerintahan, kekosongan jabatan struktural, proyek-proyek yang tak menyentuh kebutuhan rakyat, hingga kebijakan efisiensi yang justru menelantarkan pelayanan dasar adalah bentuk kegagalan yang sistemik. Dan kegagalan itu, menurut mereka, telah dipelihara dalam diam oleh pejabat kota.
“Kami tidak akan berhenti di pagar kantor wali kota. Kami akan dobrak pagar Kantor Gubernur, kami akan kepung BPK dan Kejatisu. Kami akan pastikan bahwa fakta-fakta ini tidak mati di meja pejabat lokal yang takut bicara. Kalau perlu, kami akan bawa dokumen dan bukti ke Jakarta,” ujar Hafiz dengan nada tegas. Hafiz
Firdaus jendral lapangan aksi Juga menyampaikan Rencana aksi lanjutan ke Medan akan digelar dalam waktu dekat dan disebut sebagai gelombang konsolidasi besar. Aliansi telah membangun komunikasi dengan jejaring mahasiswa dan aktivis antikorupsi lintas daerah untuk memperluas tekanan politik dan sosial terhadap pemerintah daerah dan aparat pengawas.
Mereka menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi emosional, melainkan langkah serius untuk mengawal marwah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. “Kota ini tidak bisa diserahkan kepada kebisuan dan jabatan Plt. Cukup sudah. Kami akan kejar sampai ke akar!” pungkas Daus .
Lap. Red
