Wahanainfo | Majene ,Pemerintahan PJ Bahtiar di Sulbar selama ini banyak menimbulkan pro kontra publik, jelas ini menjadi patologi baru dalam pemerintahan Sulbar yg seharusnya perlu untuk segera dievaluasi. menyambung dari apa yang di sampaikan oleh anggota DPR RI dalam hal ini Pak Taufan Pawe saat melakukan rapat dengan wamendagri bahwa ada PJ yang memposisikan dirinya sebagai defenitif bahkan setiap kebijakan yg di keluarkan tidak melakukan jalur kordinasi Ke mendagri. Minggu 17, November 2024
Di Sulbar, selama kepemimpinan PJ Bahtiar banyak terjadi Polarisasi sesuka hatinya, tentu apa yg disampaikan oleh anggota DPR RI tersebut sangat sesuai dengan kondisi faktual Sulbar hari ini.
Sebagai contoh konkritnya kita bisa melihat soal ego STPN dan non STPDN. Misalkan, PJs bupati ditiga kabupaten semua yg jadi PJs adalah alumni purna, sementara mereka adalah pejabat yang sebelumnya gagal di OPD nya, sedangkan masih banyak pejabat yang lebih senior dan punya pengalaman lebih dari mereka.
Pak Bahtiar juga mengangkat seangkatan nya di STPDN menjadi sekretaris satpol PP Sul-Bar, dia pindah tidak lama setelah Bahtiar dilantik jadi PJ gubernur Sul-Bar, padahal dia kepala dinas perhubungan kabupaten Polman, rela jadi staf biasa selama kurang lebih 100 hari, dan langsung dilantik menjadi sekretaris satpol PP bahkan kami menduga sekarang sudah jadi plt Kasatpol PP Sul-Bar.
Bukan hanya hal tersebut yang menjadi penyimpangan kebijakan Pak Bakhtiar selama menjadi PJ Gubernur Sulbar, masih banyak kasus lain hasil dari produk pemerintahan Pak Bahtiar yang tentunya tidak sesuai dengan spek asas kebutuhan dan asas manfaat masyarakat Sulawesi Barat. Oleh karenanya tidak ada alasan yang tepat untuk tidak segera menarik Pak Bahtiar sebagai PJ Gubernur, Sekiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kemendagri untuk segera membahas dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sulbar yang sudah beberapa kali kami suarakan, yaitu copot Pak Bakhtiar sebagai PJ Gubernur Sulbar. Hal ini kemudian kita anggap langkah konkrit yg solutif untuk menjaga kondusifitas regional Sulbar akibat pemerintahan PJ Bakhtiar yang di anggap menyalahi ketentuan yang berlaku.
Bahkan kami sangat siap berangkat ke Jakarta berdiskusi langsung dengan mendgari bersama Komisi II DPR RI untuk membahas hal tersebut. Kami tidak asal bicara, intinya banyak data yang telah ditemukan baik itu data tertulis ataupun data fakta dilapangan yang tentunya tidak bisa kita uraikan Satu persatu melalui tulisan ini. Oleh karenanya Kami sangat berharap untuk bagaimana kemudian DPR RI dan Mendagri memberikan ruang berdiskusi lebih lanjut soal pemerintahan Baktiar selama di sulbar.
